.png)
Pendampingan SP2DK Berbasis Data, Pajak, Akuntansi, dan Hukum_KONSULTAN SP2DK BANDUNG
.png)
KONSULTAN SP2DK BANDUNG
Pendampingan SP2DK Berbasis Data, Pajak, Akuntansi, dan Hukum
Menerima SP2DK?
Jangan Terburu-buru Menjawab Sebelum Memahami Datanya.
Menerima Surat Permintaan
Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau SP2DK dari Direktorat Jenderal
Pajak bukan berarti Wajib Pajak otomatis dinyatakan memiliki pajak yang kurang
dibayar.
Namun, SP2DK juga bukan surat
yang sebaiknya diabaikan atau dijawab secara terburu-buru.
Dalam sistem pengawasan
perpajakan saat ini, DJP menggunakan data dan informasi untuk melakukan
penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.
Sejak 1 Januari 2026,
pengawasan kepatuhan Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
Dalam ketentuan tersebut,
pengawasan merupakan serangkaian kegiatan penelitian terhadap pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, baik kewajiban yang akan dilaksanakan, belum
dilaksanakan, maupun yang sudah dilaksanakan.
Karena itu, ketika menerima
SP2DK, pertanyaan yang tepat bukan hanya:
"Apa jawaban yang harus
saya berikan?"
Tetapi:
"Data apa yang dimiliki
DJP, apa fakta transaksinya, dan bagaimana posisi perpajakannya?"
Apa Itu SP2DK?
SP2DK adalah Surat Permintaan
Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.
Dalam konteks pengawasan Wajib
Pajak terdaftar, penerbitan SP2DK merupakan salah satu instrumen yang digunakan
DJP untuk meminta tanggapan atas data dan/atau keterangan yang berkaitan dengan
pemenuhan kewajiban perpajakan.
Dasar pengaturannya terdapat
antara lain dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PMK 111 Tahun 2025.
SP2DK dapat disampaikan
melalui beberapa media, termasuk Akun Wajib Pajak, pos elektronik yang
terdaftar dalam sistem administrasi DJP, faksimile, pos/jasa ekspedisi/kurir,
atau secara langsung sesuai ketentuan PMK 111 Tahun 2025.
Apakah Menerima SP2DK Berarti Wajib Pajak Salah?
Tidak otomatis.
SP2DK menunjukkan adanya data
dan/atau keterangan yang perlu diberikan penjelasan.
Data tersebut tetap perlu
dilihat dalam konteks transaksi yang sebenarnya.
Contohnya, terdapat data uang
masuk ke rekening sebesar Rp1 miliar.
Angka tersebut belum dengan
sendirinya menjawab pertanyaan:
Apakah Rp1 miliar tersebut
merupakan penghasilan?
Untuk menjawabnya perlu
ditelusuri:
siapa pihak yang melakukan
pembayaran;
apa tujuan transaksi;
kapan transaksi terjadi;
apa hubungan para pihak;
bagaimana transaksi dicatat;
apa dokumen pendukungnya;
dan bagaimana perlakuan
perpajakannya.
Karena itu:
Data bukan selalu kesimpulan.
Data perlu dianalisis sebelum
ditarik kesimpulan perpajakan.
Berapa Lama Wajib Pajak Harus Menjawab SP2DK?
Berdasarkan Pasal 6 ayat (2)
PMK 111 Tahun 2025, tanggapan atas SP2DK disampaikan paling lama 14 hari.
Perhitungan 14 hari tersebut
tidak boleh disederhanakan menjadi "14 hari sejak surat diterima"
untuk semua media penyampaian.
PMK 111 Tahun 2025 menentukan
titik awal berdasarkan peristiwa yang lebih dahulu sesuai media penyampaian
SP2DK, antara lain:
tanggal penerbitan apabila
disampaikan melalui Akun Wajib Pajak;
tanggal pengiriman melalui pos
elektronik;
tanggal bukti pengiriman
melalui faksimile;
tanggal bukti pengiriman
melalui pos/jasa ekspedisi/kurir;
atau tanggal penyampaian
secara langsung.
Apakah dapat diperpanjang?
Ya.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (5)
PMK 111 Tahun 2025, Wajib Pajak dapat memperoleh perpanjangan jangka waktu
tanggapan paling lama 7 hari, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Karena itu, tanggal pada SP2DK
harus segera diperiksa dan dihitung dengan benar.
Apa yang Harus Dilakukan Setelah Menerima SP2DK?
1. Identifikasi Data
Baca secara teliti:
·
tahun pajak;
·
jenis pajak;
·
periode;
·
jenis transaksi;
·
nilai transaksi;
·
pihak yang berkaitan;
·
dan penjelasan yang diminta DJP.
2. Rekonstruksi Transaksi
Jangan hanya melihat angka.
Telusuri transaksi dari
sumbernya.
3. Cocokkan dengan Pembukuan
Bandingkan dengan:
jurnal;
buku besar;
laporan keuangan;
rekening koran;
invoice;
kontrak;
faktur pajak;
bukti pembayaran.
4. Cocokkan dengan SPT
·
Pastikan apakah transaksi:
·
sudah dilaporkan;
·
dilaporkan pada periode berbeda;
·
memiliki klasifikasi berbeda;
·
bukan penghasilan;
·
atau memang belum dilaporkan.
5. Analisis Ketentuan Pajak
Setelah fakta transaksi
diketahui, baru ditentukan perlakuan pajaknya.
6. Susun Respons
Respons harus:
faktual + konsisten +
terdokumentasi + dapat dipertanggungjawabkan.
Apakah SP2DK Sama dengan
Pemeriksaan Pajak?
Tidak.
SP2DK merupakan bagian dari
kegiatan pengawasan kepatuhan.
Pemeriksaan pajak merupakan
proses tersendiri yang saat ini diatur antara lain dalam PMK Nomor 15 Tahun
2025 tentang Pemeriksaan Pajak.
Karena itu, menerima SP2DK
tidak berarti Wajib Pajak sedang berada dalam proses pemeriksaan pajak.
Namun, Wajib Pajak juga tidak
boleh menganggap SP2DK tidak memiliki risiko lanjutan.
Apakah SP2DK Bisa Berujung Pemeriksaan?
Bisa.
Ini merupakan salah satu
alasan mengapa SP2DK perlu ditanggapi secara serius.
Pasal 8 ayat (1) PMK 111 Tahun
2025 mengatur berbagai kemungkinan usulan berdasarkan hasil kegiatan permintaan
penjelasan atas data dan/atau keterangan.
Salah satu kemungkinan
tersebut adalah usulan pemeriksaan, dan terdapat pula kemungkinan usulan
pemeriksaan bukti permulaan sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian:
SP2DK bukan pemeriksaan,
tetapi hasil kegiatan SP2DK dapat menjadi salah satu dasar tindak lanjut sesuai
ketentuan.
Apakah SP2DK yang Sudah Selesai Berarti Semua Risiko Pajak Selesai?
Tidak boleh disimpulkan secara
absolut.
Hasil kegiatan SP2DK dapat
memiliki berbagai bentuk tindak lanjut.
Karena itu, Wajib Pajak
sebaiknya menyimpan seluruh dokumentasi:
·
SP2DK;
·
tanggapan;
·
dokumen pendukung;
·
berita acara;
·
pembahasan;
·
dan dokumen hasil/tindak lanjut.
Dalam konteks PMK 111 Tahun
2025, hasil kegiatan pengawasan dapat menghasilkan berbagai usulan sesuai
kondisi Wajib Pajak.
Salah satunya dapat berupa
usulan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan.
Bagaimana Jika Ada Pembahasan atau Kunjungan?
PMK 111 Tahun 2025 juga
mengatur kegiatan pembahasan dan kunjungan dalam rangka pengawasan.
Dalam kondisi tertentu, Wajib
Pajak dapat diminta memberikan penjelasan lebih lanjut.
Wajib Pajak tidak seharusnya
datang tanpa persiapan.
Sebelum pembahasan, pastikan:
angka → transaksi → dokumen →
pencatatan → perlakuan pajak
telah dipahami.
Hak Wajib Pajak dalam Kegiatan Pengawasan
Pasal 23 PMK 111 Tahun 2025
mengatur kewajiban petugas DJP dan hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan kunjungan,
pembahasan, atau wawancara dalam kegiatan pengumpulan data.
Petugas yang ditugaskan wajib
memperlihatkan tanda pengenal pegawai dan surat perintah Pengawasan serta
memberikan penjelasan mengenai kegiatan Pengawasan yang dilakukan.
Wajib Pajak berhak meminta
petugas memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah Pengawasan serta
meminta penjelasan terkait kegiatan Pengawasan.
Ini penting dipahami agar
proses pengawasan berjalan sesuai prosedur.
Pendekatan KKP Eko Dodi Supriatna & Partner dalam Menangani SP2DK
Kami tidak memulai dari
pertanyaan:
"Bagaimana supaya
pajaknya tidak muncul?"
Kami memulai dari:
FAKTA
Apa sebenarnya transaksi yang
terjadi?
DATA
Data apa yang digunakan dalam
SP2DK?
AKUNTANSI
Bagaimana transaksi tersebut
dicatat?
PAJAK
Bagaimana perlakuan
perpajakannya?
HUKUM
Apa dasar hukum yang relevan?
STRATEGI
Apa respons dan langkah yang
paling tepat?
Kapan Wajib Pajak Membutuhkan Konsultan SP2DK?
Pendampingan profesional dapat
dipertimbangkan apabila:
- nilai transaksi material;
- terdapat banyak transaksi;
- data DJP berbeda signifikan dengan SPT;
- terdapat transaksi rekening bank yang kompleks;
- terdapat transaksi antara perusahaan dan direktur;
- terdapat transaksi pihak terafiliasi;
- dokumen pendukung tidak lengkap;
- terdapat potensi koreksi material;
- atau terdapat risiko tindak lanjut setelah SP2DK.
Konsultasikan Kasus Anda
Sebelum Menjawab
Jika Anda menerima SP2DK,
jangan hanya mencari "jawaban yang aman".
Cari tahu terlebih dahulu:
apa datanya, apa faktanya, apa
risikonya, dan apa strategi yang paling tepat.
KKP Eko Dodi Supriatna &
Partner
Tax Advisory • Tax Review •
SP2DK • Tax Audit • Tax Dispute
Butuh konsultan SP2DK Bandung? Kami siap membantu pendampingan klarifikasi data, tanggapan, dan pembahasan sesuai aturan DJP & PMK 111/2025
[Konsultasikan Kasus SP2DKAnda]
DASAR HUKUM
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun
2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (mulai berlaku sejak 1 Januari 2026), khususnya:
- Pasal 4 ayat (1): Mengatur bentuk-bentuk kegiatan Pengawasan oleh Direktorat
Jenderal Pajak (DJP), yang meliputi permintaan penjelasan atas
data/keterangan (SP2DK), pelaksanaan pembahasan, kunjungan (visit),
hingga penyampaian imbauan dan pemberian teguran. (Bagian ini
mengoreksi kesalahan penulisan Pasal 23 pada draf sebelumnya).
- Pasal 5 ayat (1): Menjadi dasar hukum penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas
Data dan/atau Keterangan (SP2DK) bagi Wajib Pajak terdaftar.
- Pasal 6 ayat (2) & (5): Mengatur jangka waktu penyampaian tanggapan SP2DK oleh Wajib
Pajak (paling lama 14 hari) serta hak Wajib Pajak untuk mengajukan
perpanjangan jangka waktu tanggapan (paling lama 7 hari).
- Pasal 7 ayat (1): Mengatur kewenangan DJP untuk menerbitkan Surat Undangan
Pembahasan atas tanggapan SP2DK guna dilakukan pembahasan lebih lanjut. (Bagian
ini mengoreksi kesalahan penulisan Pasal 6 pada draf sebelumnya).
- Pasal 8 ayat (1): Mengatur tindak lanjut hasil SP2DK, termasuk di antaranya usulan
pemeriksaan pajak maupun pemeriksaan bukti permulaan.
- Pasal 30:
Ketentuan penutup mengenai tanggal mulai berlakunya peraturan ini.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025
tentang Pemeriksaan Pajak
sebagai dasar hukum pelaksanaan tata cara pemeriksaan pajak di lapangan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai instruksi pelaksanaan teknis bagi aparat DJP dalam merencanakan,
melaksanakan, serta memantau kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.
